Warta Politik, Gorontalo – Menanggapi berbagai isu dan tudingan yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan adanya setoran kepada petinggi Polda terkait aktivitas pertambangan ilegal, Polda Gorontalo akhirnya angkat bicara.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap setiap laporan yang disertai bukti konkret.
“Mengenai kabar adanya setoran senilai puluhan juta per alat dan nilai total yang disebut-sebut mendekati miliaran rupiah, silakan saja jika ada bukti. Kami terbuka dan siap mempelajarinya, terutama melalui Propam. Sampai saat ini, kami belum pernah menerima bukti konkret terkait hal tersebut,” ujar Kombes Desmont. (4/)6)
Terkait insiden yang terjadi baru-baru ini, ia juga menyebutkan bahwa laporan resmi telah diterima oleh Propam dan proses mediasi sudah dilakukan.
“Pengaduannya sudah kami terima. Bahkan, mediasi juga telah berlangsung tadi malam. Kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” ungkapnya.
Menanggapi isu keterlibatan keluarga Kapolda dalam PETI dan disebutnya Tim ‘Joker’ dalam aktivitas pertambangan ilegal, Desmont menegaskan bahwa semua informasi harus didasarkan pada fakta.
“Jika memang ada bukti keterlibatan, kami pasti akan proses. Tapi sekali lagi, kami minta semua pihak tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, karena bisa menjadi blunder. Semua laporan akan kami dalami,” tegasnya.
Desmont juga mengingatkan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat.
“Sampai sekarang, kami belum bisa membuktikan keterlibatan pihak-pihak yang membawa-bawa nama Polda atau Tim Joker. Kami harap rekan-rekan media menyampaikan informasi yang benar-benar berdasarkan fakta, bukan hoaks atau sentimen pribadi,” tambahnya.
Terkait penertiban aktivitas tambang ilegal, Desmont menekankan bahwa penanganannya harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kepolisian.
“Ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Penindakan tidak bisa serta-merta dilakukan karena bisa berdampak pada stabilitas keamanan. Kita perlu pendekatan preventif dan kerja sama lintas instansi,” jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa Polda telah berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk pemerintah daerah, untuk mencarikan solusi jangka panjang seperti pengurusan perizinan agar masyarakat penambang bisa bekerja dengan tenang dan legal.
Mengenai rencana pelaporan ke Mabes Polri oleh pihak-pihak tertentu jika Polda tidak menindaklanjuti laporan, Desmont mempersilakan hal tersebut.
“Silakan saja. Itu hak setiap warga negara. Jika laporan sampai ke Mabes, biasanya akan dibentuk tim untuk mendukung proses di Polda. Kami tidak akan tinggal diam, semua laporan akan kami proses sesuai prosedur,” pungkasnya.
