Wartapol, Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Sujahri Somar, secara terbuka menantang Ketua Pengurus Kampung Hijau (PKH) untuk bersikap konsisten dengan narasi kemanusiaan dan lingkungan dengan menutup aktivitas tambang di Kei Besar, Maluku Tenggara, yang dinilai merusak ekosistem dan mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Sujahri menegaskan, kehadiran tambang di Kei Besar tidak bisa lagi dibungkus dengan alasan pembangunan atau investasi, ketika dampaknya justru mencederai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia menyebut, diamnya para elit yang kerap berbicara soal kemanusiaan justru menunjukkan standar ganda dalam melihat persoalan ekologis.
“Kalau benar bicara kemanusiaan dan keberpihakan pada rakyat kecil, maka buktikan dengan menutup tambang di Kei Besar. Jangan lantang di forum, tapi abai ketika alam dan masyarakat adat dikorbankan,” tegas Sujahri dalam pernyataan resminya, Jum’at 12/12/25.
Menurutnya, Kei Besar bukan sekadar wilayah tambang, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki nilai historis, ekologis, dan kultural yang tidak dapat digantikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Aktivitas pertambangan, kata Sujahri, berpotensi merusak hutan, sumber air, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Sujahri juga menilai, sikap Ketua PKH yang belum secara tegas mendorong penutupan tambang tersebut menunjukkan lemahnya keberanian politik dalam menghadapi kepentingan modal.
Padahal, isu lingkungan menuntut sikap tegas dan keberpihakan nyata, bukan sekadar retorika moral.
“GMNI berdiri pada posisi yang jelas: pembangunan harus berpihak pada rakyat dan alam. Jika PKH sungguh-sungguh memperjuangkan nilai kemanusiaan, maka tidak ada alasan untuk membiarkan tambang terus beroperasi di Kei Besar,” ujarnya.
DPP GMNI, lanjut Sujahri, akan terus mengawal isu ini dan mendorong aparat negara serta pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan mencabut izin pertambangan yang terbukti merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat adat.
“Kei Besar adalah ujian keberanian moral para elit. Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang memilih berpihak pada kepentingan tambang,” pungkasnya
