Wartapol, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Sujahri Somar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Sujahri menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada penggeledahan semata. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses secara terbuka tanpa memandang jabatan maupun institusi.
“DPP GMNI mendukung penuh Kortastipidkor Polri mengusut tuntas perkara ini. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan sampai tuntas. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan,” tegas Sujahri. Kamis, 9/7/26
Ia mengatakan, publik berhak mengetahui secara transparan hasil penyidikan, termasuk asal-usul aset maupun aliran dana yang sedang ditelusuri penyidik.
Penggeledahan yang dilakukan penyidik di Cafe de’CLAN Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menjadi perhatian luas setelah polisi mengumumkan penyitaan uang dalam berbagai mata uang asing dan dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang sedang dikembangkan oleh Kortastipidkor Polri.
Menurut Sujahri, penanganan perkara tersebut akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas aparat penegak hukum.
“Masyarakat ingin melihat apakah hukum benar-benar berdiri tegak atau justru tumpul ketika berhadapan dengan pejabat tinggi. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan.”
Sujahri juga menyoroti munculnya pengamanan ketat personel TNI di sekitar kediaman Jampidsus setelah penggeledahan berlangsung. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap independensi proses hukum. Beberapa media melaporkan adanya pengamanan di sekitar kediaman Jampidsus, sementara TNI menyatakan pengamanan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap jaksa.
“Kami meminta Panglima TNI segera mengevaluasi dan menarik personel TNI dari lingkungan Kejaksaan Agung. Penegakan hukum harus berjalan independen dan tidak menimbulkan kesan adanya kekuatan bersenjata yang mengawal proses hukum.”
Ketua Umum DPP GMNI itu menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Kalau selama ini Kejaksaan berani mengusut kepala daerah, menteri, direksi BUMN, dan pengusaha, maka ketika ada dugaan yang menyentuh internal Kejaksaan sendiri, proses hukumnya juga harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada standar ganda.”
Ia meminta Presiden, Polri, dan seluruh lembaga penegak hukum memastikan proses penyidikan berlangsung profesional, transparan, dan bebas dari intervensi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
