Wartapol, Surabaya — Di tengah gencarnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya melontarkan kritik keras. DPC GMNI Surabaya menilai keberhasilan program tidak bisa lagi sekadar diukur dari seberapa banyak porsi makanan dibagikan atau jumlah penerima manfaat yang tercatat di atas kertas.
Ketua DPC GMNI Surabaya, Herald Renhartj, menegaskan bahwa program berskala nasional dengan anggaran besar semestinya diuji dengan standar yang lebih ketat, tata kelola yang transparan, akuntabilitas anggaran yang terbuka, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Program sebesar ini tidak cukup dinilai dari capaian kuantitatif semata. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada angka distribusi, melainkan harus menyentuh efektivitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan.
Namun di balik ambisi kebijakan yang diklaim progresif itu, GMNI Surabaya melihat masih adanya persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Munculnya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah disebut sebagai alarm keras bahwa sistem pengawasan belum bekerja optimal.
Herald menilai insiden tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan teknis yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kejadian itu harus dibaca sebagai kegagalan sistemik yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan dalam program MBG.
“Ketika kasus keracunan mulai muncul, publik berhak mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan kualitas makanan benar-benar berjalan optimal. Yang dipertaruhkan bukan hanya programnya, tetapi juga keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada kesiapan infrastruktur dan sistem logistik yang menopang program berskala nasional tersebut. Menurut GMNI Surabaya, distribusi makanan dalam jumlah besar membutuhkan rantai pasok yang solid, fasilitas memadai, tenaga terlatih, serta sistem pengawasan yang konsisten dari pusat hingga daerah.
Dalam pandangan mereka, pemerintah dinilai berisiko terjebak pada ambisi ekspansi program tanpa memastikan kesiapan sistem pendukungnya. Padahal, program publik, menurut GMNI, semestinya tidak diukur dari kecepatan perluasan, melainkan dari kemampuan menjaga kualitas secara berkelanjutan.
Sorotan lain yang tak kalah tajam diarahkan pada persoalan transparansi anggaran. GMNI Surabaya menilai masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola, siapa yang mengawasi, dan dengan parameter apa keberhasilan program diukur.
“Rakyat tidak hanya berhak mengetahui berapa banyak makanan yang dibagikan. Rakyat juga berhak tahu bagaimana anggaran digunakan, bagaimana pengawasannya dilakukan, dan apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” kata Herald.
Sebagai jalan keluar, GMNI Surabaya mendorong pembentukan sistem evaluasi yang lebih terbuka dan berbasis data, termasuk audit independen yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawas. Tujuannya, memastikan program tidak berjalan dalam ruang tertutup tanpa kontrol publik.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar pemerintah membangun dashboard transparansi publik yang memuat data anggaran, jumlah penerima manfaat, hasil evaluasi, hingga tindak lanjut temuan di lapangan.
Di sisi lain, standar keamanan pangan diminta diperketat melalui inspeksi rutin dan pengawasan berkala terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Keberhasilan program, menurut GMNI, juga harus diukur dari indikator yang lebih substantif seperti penurunan stunting, berkurangnya angka anemia, hingga peningkatan kualitas belajar peserta didik.
GMNI Surabaya turut menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengaduan publik agar setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Prinsip yang diusulkan tegas: quality before quantity—kualitas harus didahulukan sebelum perluasan cakupan program.
Herald menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik ini bukan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, ini adalah peringatan agar kebijakan yang menyedot anggaran besar negara tidak berjalan sekadar sebagai proyek distribusi, melainkan benar-benar terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan MBG, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola program berskala besar. Program yang menggunakan uang rakyat tidak boleh meminta kepercayaan begitu saja, tetapi harus membuktikan kelayakannya,” tutupnya.
