Wartapol, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sujahri Somar menggelar konferensi pers dalam rangka menyikapi kegiatan yang mengatasnamakan “Rekonsiliasi GMNI” yang digelar secara sepihak di Bali. Konferensi pers tersebut berlangsung di Wisma Trisakti GMNI, Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam konferensi pers itu, DPP GMNI secara tegas menyatakan penolakan terhadap agenda rekonsiliasi yang dinilai tidak sah, inkonstitusional, dan mencederai kedaulatan kader.
DPP GMNI menilai kegiatan tersebut bukanlah upaya persatuan sejati, melainkan rekayasa politik elit yang dibungkus dengan jargon persatuan.
Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, menegaskan bahwa persatuan dalam tubuh GMNI tidak bisa dibangun melalui pertemuan tertutup yang mengabaikan mekanisme organisasi dan keputusan Kongres sebagai forum tertinggi.
“Persatuan GMNI bukan sekadar rekonsiliasi struktural di tingkat pusat. Persatuan harus dibangun secara utuh, dari DPC, DPD, hingga DPP, melalui musyawarah dan mekanisme organisasi yang sah,” tegas Sujahri Somar.
DPP GMNI menegaskan tetap berpegang teguh pada hasil Kongres XXII GMNI di Bandung, yang secara sah menetapkan Sujahri Somar sebagai Ketua Umum dan Amir Mahfut sebagai Sekretaris Jenderal, berdasarkan 89 surat rekomendasi DPC dan DPD definitif. Menurut Sujahri, mengabaikan hasil Kongres sama artinya dengan merobohkan fondasi demokrasi internal organisasi.
“Kongres adalah mandat kader. Siapa pun yang tidak menghormati hasil Kongres XXII Bandung berarti sedang mencederai AD/ART dan mengkhianati semangat perjuangan GMNI,” ujarnya.
Lebih jauh, DPP GMNI menilai klaim persatuan yang dikampanyekan oleh pihak Arjuna–Risyad sebagai narasi menyesatkan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya penolakan terbuka dari kader dan sejumlah cabang, termasuk pernyataan penolakan yang disampaikan secara terbuka melalui media sosial.
“Penolakan kader adalah bukti bahwa agenda yang mereka sebut rekonsiliasi tidak lahir dari kehendak kolektif organisasi, melainkan dari kepentingan sekelompok elit,” kata Sujahri.
Menurut DPP GMNI, rekonsiliasi yang tidak mengakui legitimasi Kongres XXII Bandung dan tidak melibatkan struktur organisasi yang sah merupakan tindakan anti musyawarah dan bertentangan langsung dengan AD/ART GMNI, khususnya prinsip kedaulatan anggota.
“GMNI bukan pion di papan catur kekuasaan. GMNI adalah organisasi ideologis. Setiap upaya persatuan yang menabrak konstitusi organisasi adalah persatuan palsu,” tegasnya.
Meski bersikap keras, Sujahri menegaskan bahwa DPP GMNI tidak anti persatuan. Ia menyatakan pihaknya justru terus membuka ruang komunikasi di tingkat DPC dan DPD sebagai upaya membangun persatuan yang jujur, utuh, dan bermartabat.
“Kami merindukan persatuan, tetapi bukan persatuan yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap konstitusi organisasi dan kedaulatan kader,” ujarnya.
DPP GMNI dalam konferensi pers tersebut juga menyerukan kepada seluruh kader GMNI se-Indonesia untuk kembali menjadikan AD/ART dan hasil Kongres XXII Bandung sebagai kompas perjuangan, memperkuat konsolidasi internal, serta menjaga GMNI dari kepentingan politik praktis yang berpotensi merusak marwah organisasi.
“GMNI hanya akan utuh jika dibangun dengan kejujuran, keberanian, dan ketaatan pada konstitusi. Di luar itu, yang terjadi bukan persatuan, melainkan pembusukan organisasi dari dalam,” pungkas Sujahri Somar.
