Wartapol, Jakarta– Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melalui Bendahara Umumnya, Yance Andrisal Herietrenggi, menyampaikan sikap tegas terhadap penerbitan Surat Keputusan (SK) caretaker DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai representasi Papua di jajaran pimpinan pusat GMNI, Yance menegaskan dirinya berkepentingan langsung menjaga agar dinamika kepemudaan di Tanah Papua tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kekhususan daerah.
“Papua Barat Daya adalah daerah otonomi baru dengan karakter sosial yang khas. Ketika ada konsolidasi yang sudah dibangun di satu kota dan lima kabupaten, lalu diabaikan begitu saja, itu bukan sekadar persoalan administratif—itu persoalan legitimasi,” tegasnya.
Menurut Yance, kebijakan organisasi kepemudaan di Papua tidak bisa dilepaskan dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang menegaskan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan sumber daya manusia.
“Semangat Otsus adalah keberpihakan dan afirmasi. Dalam konteks kepemudaan, itu berarti OAP harus menjadi subjek utama, bukan objek pelengkap. Kalau keputusan strategis di Papua tidak mempertimbangkan itu, maka kita sedang menjauh dari amanat undang-undang,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menilai penerbitan SK caretaker tanpa komunikasi yang memadai dan tanpa mempertimbangkan dinamika lokal berpotensi menciptakan fragmentasi di tubuh KNPI Papua Barat Daya.
“Organisasi sebesar KNPI tidak boleh dikelola dengan pendekatan sepihak. Etika organisasi dan komunikasi struktural itu fondasi. Jika itu diabaikan, wajar publik menduga ada kepentingan lain yang sedang bermain,” katanya.
DPP GMNI mendesak agar SK caretaker tersebut dievaluasi secara terbuka dan objektif demi menjaga soliditas menuju Musyawarah Daerah (Musda).
“Ini bukan soal siapa memimpin. Ini soal bagaimana prosesnya dijalankan secara adil, menghormati kultur lokal, dan tidak mencederai semangat Otonomi Khusus,” pungkas Yance.
Sebagai kader yang berasal dari Papua dan kini berada di pimpinan pusat GMNI, ia menegaskan akan terus mengawal dinamika kepemudaan di Papua Barat Daya agar tetap berada dalam koridor hukum, etika organisasi, serta penghormatan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.
