Warta Politik, Boalemo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja ke Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Boalemo pada Rabu (9/7/2025). Pertemuan berlangsung di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, dan menjadi wadah dialog hangat seputar penguatan organisasi kepemudaan.
Kunjungan ini diprakarsai oleh Sekretaris Komisi IV, Ghalib Thalidjun, dari Fraksi Golkar. Ia disambut langsung oleh Ketua Cabang PMII Boalemo, Aldi Ilato, bersama kader PMII lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ghalib menyampaikan bahwa DPRD telah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi guna membantu pembiayaan kaderisasi organisasi mahasiswa.
“Subsidi ini kami perjuangkan karena kami memahami betul bagaimana susahnya proses kaderisasi di organisasi kampus,” ujar Ghalib, mengenang masa-masa pengkaderannya.
“Dulu, kami harus berjuang sendiri untuk mencukupi biaya, bahkan untuk beli beras,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa dorongan anggaran ini bukan hanya respons atas pengalaman pribadi, tetapi juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi para aktivis muda yang menyampaikan kebutuhan serupa.
“Kami datang ke Boalemo bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini bagian dari langkah konkret untuk mengakomodasi kebutuhan Dapil 6 dan mendengar langsung suara pemuda di daerah,” lanjutnya.
Ghalib menjelaskan, rekomendasi hasil kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan tingkat provinsi dalam rangka penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dana hibah tersebut akan diusulkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo.
“Berbeda dengan KNPI, yang tidak termasuk dalam skema ini karena tidak melakukan kaderisasi secara struktural dan anggotanya ada yang berusia lebih dari 35 tahun,” tegasnya.
Namun, Ghalib mengingatkan bahwa karena bersumber dari hibah provinsi, bantuan tersebut akan disalurkan terlebih dahulu ke tingkat wilayah (DPW) sebelum diteruskan ke cabang-cabang aktif seperti Boalemo dan Pohuwato.
Komisi IV juga mengumpulkan data terkait sistem kaderisasi PMII Boalemo, mulai dari jumlah kader, kebutuhan anggaran, hingga output tahunan. Semua informasi ini akan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran ke pemerintah daerah.
“Data ini penting. Kami ingin tahu sejauh mana pengkaderan berjalan, berapa biayanya, dan berapa banyak kader yang dihasilkan. Semua itu akan kami catat untuk disampaikan ke pemerintah provinsi sebagai dasar kebijakan,” ujarnya.
Selain itu, Ghalib juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan organisasi. Ia menyebut Badan Kesbangpol akan dilibatkan dalam membiayai operasional organisasi kepemudaan seperti sekretariat, sesuai amanat Undang-Undang Ormas.
“Kami ingin organisasi pemuda tidak hanya kuat dalam kaderisasi, tapi juga kokoh secara kelembagaan. Karena itu, Kesbangpol akan kami dorong untuk berperan aktif dalam sisi operasional,” jelasnya.
