Wartapol, Gorontalo — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram A.Z. Salilama, menyoroti kondisi kantor penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta yang dinilainya belum mencerminkan citra daerah jika dibandingkan dengan fasilitas serupa milik provinsi lain.
Menurut Fikram, perhatian pemerintah daerah terhadap kantor penghubung tersebut masih belum maksimal, padahal keberadaannya memiliki fungsi strategis sebagai etalase daerah, pusat koordinasi pemerintahan, sekaligus layanan bagi masyarakat Gorontalo dan pejabat daerah yang menjalankan tugas di ibu kota.
“Kantor penghubung seharusnya menjadi wajah Gorontalo di Jakarta. Namun kondisi yang ada saat ini masih jauh dari harapan,” kata Fikram dalam rapat bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (22/12/2025), di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Fikram juga menyinggung kondisi fisik anjungan dan kantor penghubung Gorontalo yang dinilai kurang terawat. Padahal, fasilitas tersebut kerap digunakan oleh anggota DPRD, jajaran eksekutif, serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunjang berbagai agenda pemerintahan di tingkat nasional.
Selain persoalan fasilitas, Fikram menyoroti aspek penganggaran. Ia menegaskan agar kantor penghubung tidak dijadikan objek efisiensi anggaran, mengingat perannya yang vital dalam pelayanan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Saya minta Pemerintah Provinsi harus memperhatikan kantor penghubung Gorontalo yang ada di Jakarta. Persoalan ini bukan hanya keluhan pribadi, tetapi juga dirasakan oleh banyak anggota legislatif saat berkunjungan ke Jakarta,” ujarnya.
Sebagai anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram mendorong adanya perubahan orientasi dalam penentuan prioritas anggaran daerah agar fasilitas pendukung kinerja pemerintahan mendapatkan perhatian yang lebih proporsional.
Lebih lanjut, Fikram yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo meminta anggota Badan Anggaran DPRD memberikan atensi khusus terhadap penguatan fungsi serta peningkatan fasilitas kantor penghubung di Jakarta.
“Saya berharap apa yang disampaikan ini dapat menjadi masukan serius bagi pemerintah daerah, sehingga kantor penghubung Gorontalo di Jakarta dapat berfungsi optimal sebagai wajah daerah dan pusat pelayanan bagi masyarakat,” tutupnya.
