Warta Politik, Gorontalo — Di tengah derasnya sorotan publik atas dugaan praktik percaloan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gorontalo Utara, sikap DPRD yang memilih diam justru menuai tanda tanya besar.
Abdul Syarif, mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo, menilai lembaga legislatif yang dipimpin kader Partai NasDem itu tampak enggan membuka ruang penyelidikan, padahal desakan publik makin menguat.
“Jangan sampai diamnya pimpinan dewan justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi,” tegas Syarif.
Syarif menyoroti fakta bahwa Fraksi Partai Golkar telah secara resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan keterlibatan calo dalam rekrutmen PPPK, namun hingga kini pimpinan DPRD belum juga merespons.
Lebih tajam lagi, Syarif menyindir Partai NasDem yang memimpin DPRD namun justru tampak pasif, sementara kadernya sendiri, Dheninda Chaerunnisa, menjadi aleg yang paling vokal mengangkat isu PPPK.
“Dheninda kader NasDem, pimpinan DPRD juga NasDem. Jika partai ini benar menjunjung nilai integritas, seharusnya mereka menjadi yang paling depan mendorong pansus, bukan malah bungkam,” ujarnya keras.
Menurut Syarif, publik berhak tahu apakah proses seleksi PPPK benar-benar berjalan bersih atau justru dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat.
“Jangan sampai isu calo ini hanya jadi konsumsi wacana, sementara yang di atas justru bermain aman. Kalau DPRD serius menjaga marwah lembaga, buktikan dengan membuka pansus dan memanggil semua pihak terkait,” desaknya.
Ia menegaskan, keberanian DPRD membuka penyelidikan adalah satu-satunya cara menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Diamnya DPRD sama saja menolak transparansi. Ini bukan soal siapa yang dikritik, tapi soal keberanian melawan praktik kotor yang mencederai keadilan,” pungkasnya.
