Warta Politik – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengingatkan pentingnya keadilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2026 agar tidak memihak kepentingan tertentu.
Dalam rapat bersama empat anggota yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), Sekretaris Komisi IV Ghalib menegaskan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh dipengaruhi ego sektoral maupun kepentingan politik.
“Kami minta keseimbangan anggaran. Jangan sampai belanja pegawai jauh lebih besar daripada program. Harus ada kesesuaian antara administrasi dan pelayanan nyata ke masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/8).
Ghalib turut menyoroti besarnya porsi anggaran pokok pikiran (pokir) DPR yang dinilai dapat membebani organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi.
“DPR juga jangan egois berharap anggaran lebih banyak jadi pokir. OPD juga kasihan, mereka kesulitan melaksanakan program-program strategis gubernur karena anggarannya tersedot ke pokir,” tambahnya.
Ia meminta Banggar untuk memastikan prinsip keseimbangan terjaga, termasuk mencegah dominasi alokasi anggaran oleh kelompok atau individu tertentu.
“Kami minta agar pembahasan APBD 2026 benar-benar disandarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Jangan ada titipan-titipan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ghalib menutup pernyataannya dengan mengingatkan seluruh anggota DPRD bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan rakyat, bukan sebagai ruang tawar-menawar politik.
