Wartapol, BUTON TENGAH – Kekosongan jabatan Ketua DPRD Buton Tengah yang telah berlangsung hampir satu bulan sejak wafatnya almarhum Sa’al Musrimin Haadi menuai sorotan dan kritik dari masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai siapa yang akan mengisi posisi strategis tersebut secara definitif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti proses pergantian pimpinan DPRD. Masyarakat menilai jabatan Ketua DPRD bukanlah posisi yang dapat dibiarkan kosong berlarut-larut karena menyangkut jalannya fungsi legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan penting di daerah.
“Sudah hampir satu bulan berlalu, tetapi belum ada kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui sampai di mana proses pengisian jabatan Ketua DPRD ini,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah elemen masyarakat juga mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemilik kursi Ketua DPRD untuk segera menuntaskan proses internal dan mengusulkan nama pengganti sesuai mekanisme yang berlaku. Mereka menilai lambannya proses tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas utama.
Menurut warga, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat yang seharusnya dipimpin secara efektif dan penuh tanggung jawab. Kekosongan jabatan pimpinan dalam waktu yang cukup lama dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja lembaga dan memperlambat pembahasan berbagai agenda strategis daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari partai pengusung maupun pihak terkait untuk segera menghadirkan kepemimpinan definitif di DPRD Buton Tengah. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan alasan yang berlarut-larut, melainkan kepastian dan tindakan nyata demi menjaga stabilitas serta kinerja lembaga legislatif daerah.
