Warta Politik, Gorontalo – Suasana di depan Mapolda Gorontalo memanas setelah puluhan mahasiswa dari Aliansi Pemuda dan Rakyat Gorontalo Peduli Lingkungan (APGPL) turun ke jalan.
Aksi ini merupakan bentuk keresahan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang semakin menggila di Kabupaten Pohuwato.
Massa yang datang dengan spanduk dan pengeras suara menyampaikan tiga poin tuntutan utama. Ketiganya langsung ditujukan kepada institusi kepolisian, khususnya Polda Gorontalo.
Tuntut Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Dalam orasinya, massa menekankan agar Polda mengusut tuntas keberadaan tambang ilegal yang menggunakan alat berat. Mereka menyoroti figur yang disebut-sebut terlibat langsung di lokasi tambang.
Tiga tuntutan utama mereka adalah:
1. Mendesak aparat menindak semua pihak yang terlibat dalam operasi tambang ilegal, termasuk sosok bernama Albert.
2. Memastikan penertiban alat berat dilakukan adil dan menyeluruh tanpa pilih kasih.
3. Mendorong Kapolda lewat Dirkrimsus menginvestigasi dugaan beking aparat terhadap kelompok “Tim Joker,” yang dituding sebagai mafia tambang.
Nama Kombes Ahmad Disebut, Mahasiswa Minta Klarifikasi
Orasi yang berlangsung penuh emosi itu juga menyinggung langsung nama salah satu petinggi Polda. Mahasiswa menuntut kejelasan atas dugaan keterlibatan perwira menengah polisi dalam aktivitas tambang.
“Ada nama Kombes Ahmad, kami minta klarifikasi dari pihak Polda Gorontalo. Bahwa otak dan dalang dari permainan di PETI Pohuwato adalah beliau jangan sampai dugaan ini benar-benar terjadi,” tegas Kevin dalam orasinya.
Ia juga menduga pengaruh Kombes Ahmad begitu besar dalam tubuh institusi kepolisian daerah.
“Jadi kami minta ke Polda Gorontalo untuk segera menindak, mencari tau dan menyelidiki apakah benar di atas Kombes Rudi ada Kombes Ahmad,” lanjutnya.
Laporan ke Mabes Polri: Bukti Ketidakpercayaan
Tidak puas hanya dengan aksi di Gorontalo, APGPL membawa perkara ini ke tingkat pusat. Menurut juru bicara aksi, Arya Sahrain, mereka telah mengirimkan tim ke Mabes Polri.
“Jadi selain di Polda, tim kami saat ini sudah menuju ke Mabes untuk melaporkan maraknya pelaku PETI di Pohuwato sekaligus adanya oknum-oknum pejabat Polda yang diduga membekingi aktivitas tersebut,” ujarnya kepada media.
Alasan mereka sederhana: tidak lagi percaya pada aparat lokal.
“Dengan bukti yang ada maka kami yakin 100 persen Mabes akan menindaklanjutinya. Sementara di Polda hanya 20 persen, sementara 80 persen pihak Polda tidak akan menindaklanjutinya,” tandas Arya.
