Warta Politik, Gorontalo — Aksi demonstrasi Aliansi SIGA Gorontalo pada Senin, 1 Desember 2025 menjadi sorotan publik terkait carut-marut pelayanan kesehatan di PKM Sipatana. Massa bergerak dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menuju DPRD Kota Gorontalo untuk menuntut transparansi penuh. SIGA menegaskan bahwa dugaan kelalaian pelayanan tidak boleh dibiarkan tanpa akuntabilitas.
SIGA menuding dugaan kelalaian seorang bidan PKM Sipatana sebagai pemicu utama polemik ini. Tenaga kesehatan tersebut dinilai tidak responsif terhadap panggilan darurat warga dan dianggap mengabaikan sense of urgency. Mereka menolak pembenaran apa pun dalam situasi yang menyangkut keselamatan nyawa.
“Ketika masyarakat meminta pertolongan, tidak ada alasan untuk lalai. Ini soal nyawa,” tegas SIGA Gorontalo.
Di hadapan massa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menjelaskan bahwa dirinya telah memberhentikan sementara Kepala PKM Sipatana. Ia menyampaikan keputusan itu diambil sebagai langkah awal untuk menata ulang masalah. Sang Kadis juga menyatakan komitmennya menanggung konsekuensi jika kebijakannya dianggap keliru.
“Saya siap bertanggung jawab jika keputusan saya salah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan.
SIGA menilai tindakan itu penting namun belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Mereka mendorong penelusuran lebih jauh terhadap semua pihak yang terlibat dalam rantai pelayanan. SIGA menegaskan bahwa masalah pelayanan kesehatan harus dibuka secara utuh agar tidak lagi menimbulkan korban.
Setelah itu, massa bergerak ke DPRD Kota Gorontalo dan menuntut gelaran RDP secepatnya. Mereka meminta DPRD tidak hanya menjadi penonton ketika moralitas pelayanan publik tercoreng. SIGA juga meminta legislatif memainkan fungsi pengawasan secara maksimal.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, tidak berada di kantor saat massa tiba. Namun komunikasi dilakukan melalui telepon untuk memastikan aspirasi tetap diterima. Irwan menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“DPRD siap menindaklanjuti tuntutan SIGA,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme resmi akan segera berjalan setelah dokumen legal diajukan. RDP menjadi ruang yang akan menentukan arah penyelesaian kasus ini secara formal. DPRD juga menilai gerakan SIGA berperan penting dalam meluruskan informasi.
“RDP akan segera diproses setelah SIGA memasukkan surat resmi.”
Irwan turut menyampaikan apresiasi atas sikap kritis massa yang hadir. Ia menilai advokasi yang dilakukan SIGA membantu meredakan kegaduhan di tengah informasi yang simpang siur. Respons tersebut disambut positif oleh massa aksi.
“DPRD mengapresiasi advokasi SIGA karena meluruskan pandangan publik di tengah informasi simpang siur.”
SIGA menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi tersebut. Mereka memastikan akan mengawal seluruh proses hingga ke pelaksanaan RDP dan mengungkap semua fakta yang selama ini ditutupi. SIGA menilai bahwa momentum RDP adalah kunci untuk membongkar tabir hitam persoalan PKM Sipatana.
“Semoga di RDP nanti, tabir hitam yang selama ini menyelimuti polemik PKM Sipatana dapat terungkap sepenuhnya. RDP harus mampu membedah struktur persoalan dan menjawab pertanyaan publik: siapa dalang dari semua kekacauan pelayanan Ambulance PKM Sipatana?” tegas SIGA.
Koordinator SIGA, Agung Puluhulawa, menegaskan kembali komitmen pengawalan kasus. Ia memastikan bahwa SIGA tidak akan memberi ruang bagi kelalaian pelayanan publik. Agung menyatakan bahwa advokasi mereka bertujuan memastikan kebenaran ditegakkan.
“Kami akan mengawal tahap demi tahap. Tidak ada kompromi dengan kelalaian pelayanan publik. Selama kasus ini belum terang, SIGA tidak akan diam.”
SIGA menutup aksinya dengan peringatan keras bahwa mereka akan kembali turun jika proses RDP berjalan lambat atau tidak sesuai komitmen DPRD. Mereka menilai persoalan layanan kesehatan bukan hanya masalah administratif, melainkan mandat moral negara. Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa publik menuntut pelayanan kesehatan yang bersih, cepat, dan bertanggung jawab.
