Warta Politik, Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Sujahri Somar, menegaskan penolakan terhadap wacana reformasi Polri yang mengemuka pasca aksi demonstrasi pada Agustus lalu. Sikap tersebut ia sampaikan dalam Simposium Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang digelar di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 31 Agustus 2025.
Sujahri menilai agenda reformasi Polri yang kembali disuarakan sebagian kelompok memiliki nuansa politis dan tidak didasarkan pada penilaian objektif terhadap kinerja institusi kepolisian. Menurutnya, narasi “reformasi telah usang” muncul karena banyak amanat reformasi yang memang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Namun, ia menilai hal itu tidak bisa dijadikan dalih untuk kembali menjadikan Polri sebagai kambing hitam politik.
“Argumentasi bahwa Polri perlu direformasi karena ketidakpuasan terhadap kinerja Polri itu tidak objektif dan sarat kepentingan segelintir kelompok. Itu tidak sebanding dengan capaian Polri yang selama ini bekerja maksimal,” tegas Sujahri dalam forum tersebut.
Ia kemudian memaparkan sejumlah capaian Polri yang dinilai berkontribusi langsung terhadap agenda pemerintah, termasuk implementasi Asta Cita Prabowo–Gibran. Di antaranya:
1.Keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program lumbung pangan nasional.
2.Penguatan fungsi perlindungan dan pelayanan publik.
3.Pengungkapan lebih dari 38 ribu kasus narkoba dengan 51 ribu pelaku dan barang bukti hampir 200 ton.
4.Hingga Oktober 2025, lebih dari 1.200 perkara diproses, 1.400 tersangka ditetapkan, dan lebih dari 180 ribu situs ilegal berhasil diblokir.
5.Konsistensi Polri dalam mengusut 13 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait judi online.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa Polri telah menjalankan perannya secara maksimal dan tidak layak menjadi objek manuver politik yang dibungkus wacana reformasi.
Sujahri juga menyinggung tantangan era demokrasi post-truth, di mana opini publik cenderung dibentuk oleh emosi dan keyakinan personal dibanding fakta objektif. Ia menilai kondisi ini membuat institusi negara, termasuk Polri, rentan menjadi sasaran kampanye informasi yang menyesatkan.
Karena itu, DPP GMNI menolak gagasan reformasi Polri dan justru mendorong pemerintah untuk memperkuat institusi tersebut melalui proses transvaluasi, yaitu pembenahan mendasar pada sistem pelembagaan mulai dari metode rekrutmen hingga pola pendidikan internal.
“Polri tidak boleh dizalimi dengan wacana pengembalian ke TNI atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Jika itu terjadi, negara sedang mengkhianati amanat Reformasi. Independensi Polri harus terus diperkuat,” tegas Sujahri.
Tak hanya itu, Sujahri menegaskan bahwa agenda transvaluasi tidak boleh hanya menyasar satu institusi saja. Semua lembaga negara, katanya, harus melalui proses evaluasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi berbagai potensi tantangan dan penyimpangan di masa mendatang.
“Untuk menjaga semangat Reformasi, transvaluasi harus dilakukan pada seluruh lembaga negara. Banyak institusi lain juga perlu diperkuat dan dievaluasi secara serius,” pungkasnya.
