Warta Politik – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti rumitnya prosedur pengajuan beasiswa daerah yang dinilai membebani mahasiswa. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Minggu (3/8/2025), saat pembahasan program KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
Beberapa skema beasiswa yang dibahas meliputi Beasiswa S1 Umum, Kedokteran, STTD, hingga ATMI Solo. Namun, sorotan utama tertuju pada alur pengajuan yang dianggap bertele-tele.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, menyebut jalur pengurusan beasiswa melalui DPRD, fraksi, hingga ke Biro Kesra membuat proses menjadi tidak efisien.
“Pengurusan beasiswa terlalu rumit. Mahasiswa harus melalui jalur DPRD, fraksi, baru sampai ke Biro Kesra. Ini tidak praktis,” kata Sri Darsianti Tuna.
Ia juga menyinggung lemahnya sistem verifikasi. Menurutnya, berkas yang tidak lengkap tetap bisa masuk daftar pengajuan karena diserahkan secara manual, bukan melalui sistem online SIBES.
“Ketika pemohon tidak memenuhi syarat, mereka tetap dapat melengkapi berkas. Namun, bukan melalui link SIBES, melainkan langsung menyerahkan kelengkapan secara manual ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra),” ujarnya.
Sri menjelaskan bahwa cara ini memang mempermudah pelengkapan berkas, namun berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran penerima.
Bahkan ditemukan penerima beasiswa yang sebelumnya sudah memperoleh bantuan untuk jenjang pendidikan yang sama, melanggar ketentuan yang berlaku.
“Sering terjadi penggantian karena berkas tidak lengkap. Ini mengecewakan bagi mahasiswa yang sudah menaruh harapan,” tambahnya.
Untuk memperbaiki sistem, Sri mengusulkan agar Biro Kesra menunjuk satu petugas penghubung (LO) yang dapat mengawal proses verifikasi sejak awal.
“Perlu LO untuk menghubungkan DPRD dan Kesra agar berkas calon penerima bisa difilter lebih awal. Jadi saat masuk daftar, mereka benar-benar layak,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV juga meminta kejelasan mekanisme seleksi dua program strategis, yakni beasiswa Kedokteran dan beasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), yang melibatkan instansi teknis dalam penentuan penerima.
