Warta Politik – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ance Robot, menyampaikan kritik terbuka mengenai sulitnya akses anggota legislatif terhadap Sistem Perencanaan Daerah (SPD). Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri agenda Studi Komparasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Espin Tulie, dan diikuti seluruh anggota komisi. Studi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah melalui pembelajaran dari mekanisme yang diterapkan provinsi lain.
Dalam kesempatan itu, Ance Robot mengatakan bahwa informasi teknis terkait sistem perencanaan justru lebih mudah diperoleh di luar daerah dibandingkan di Provinsi Gorontalo.
“Saya hari ini mendapat ilmu dan masukan luar biasa yang selama ini kita tidak bisa dapat dari Gorontalo. Contohnya masalah SPD, selama ini kita tidak mendapatkan akses dari Bappeda. Padahal kita ini anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasi, tapi sering ditolak dengan alasan sistem,” ujarnya.
Ia menilai terbatasnya akses sistem tersebut telah menghambat fungsi pengawasan dan pengawalan aspirasi masyarakat yang menjadi tugas DPRD.
“Kita juga sebenarnya bisa mengakses, tapi faktanya selama ini tidak diberikan akses. Ini problem luar biasa. Gorontalo ini ada ketinggalan. Seharusnya sistem dibangun untuk mempermudah, tapi yang terjadi malah sebaliknya,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III berharap adanya perbaikan sistem tata kelola perencanaan di Gorontalo, termasuk keterbukaan informasi dan akses SPD bagi anggota dewan.
