Warta Politik, Jakarta — Setelah menegaskan penolakan terhadap wacana reformasi Polri dalam Simposium Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 31 Agustus 2025, Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar kembali mendesak Presiden untuk segera melakukan reformasi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga negara.
Sujahri menyebut bahwa agenda pembenahan kelembagaan tidak boleh hanya berfokus pada satu institusi, apalagi jika dorongannya sarat kepentingan politik tertentu. Menurutnya, tantangan tata kelola negara saat ini justru menuntut adanya evaluasi komprehensif pada berbagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan.
“Kami menilai bahwa pembenahan lembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial. Presiden harus mendorong reformasi yang menyeluruh dan berkesinambungan pada seluruh institusi agar tata kelola negara semakin efektif dan akuntabel,” tegas Sujahri.
Ia menekankan bahwa banyak lembaga negara menghadapi potensi penyimpangan, hambatan regulatif, dan tantangan internal yang dapat mengganggu pelayanan publik jika tidak segera dievaluasi. Menurutnya, pembenahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme transvaluasi, yaitu proses yang menata ulang sistem, kultur, dan struktur kelembagaan secara mendasar.
“Jika pemerintah ingin menjaga kualitas demokrasi dan semangat Reformasi 1998, maka transvaluasi harus diterapkan pada semua lembaga negara. Bukan hanya pada Polri, tetapi juga pada institusi lain yang selama ini luput dari sorotan,” ujarnya.
Sujahri menegaskan bahwa arah pembangunan bangsa harus dikembalikan pada nilai-nilai Reformasi yang menjunjung transparansi, keadilan, dan penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa upaya reformasi yang tidak menyeluruh justru membuka ruang bagi kesenjangan dan ketimpangan antar lembaga negara.
“Presiden memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai amanat Reformasi. Jangan sampai ada lembaga yang dibiarkan stagnan, sementara yang lain justru dijadikan alat politik,” tambahnya.
DPP GMNI juga menilai bahwa konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai apabila pemerintah berani melakukan evaluasi kelembagaan secara terbuka, objektif, dan bebas dari tekanan politik kelompok tertentu. Sujahri menyebut bahwa langkah tersebut penting untuk memperkuat integritas institusi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Reformasi menyeluruh adalah kebutuhan, bukan pilihan. Ini adalah momentum bagi Presiden untuk membuktikan keberpihakannya pada tata kelola negara yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
