Wartapol, Jakarta – Momentum Dies Natalis ke-72 GMNI berubah menjadi titik konsolidasi gerakan. Ketua Umum Sujahri Somar secara tegas menginstruksikan seluruh kader GMNI di berbagai daerah untuk menggelar aksi serempak menolak RUU Sisdiknas.
Dalam pidato politiknya, Sujahri melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa RUU Sisdiknas tidak boleh dilihat semata sebagai produk hukum teknis, melainkan sebagai penentu arah ideologis pendidikan Indonesia.
“Ini bukan sekadar regulasi. Ini soal masa depan generasi bangsa—apakah pendidikan kita dibangun untuk membebaskan atau justru menundukkan,” tegasnya di hadapan kader GMNI.
GMNI menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam draf RUU tersebut. Mulai dari potensi komersialisasi pendidikan, lemahnya jaminan akses bagi masyarakat miskin, hingga minimnya keberpihakan terhadap tenaga pendidik. Selain itu, proses penyusunannya juga dikritik karena dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Sujahri menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Ia bahkan menyebut jalanan sebagai ruang alternatif perjuangan jika ruang dialog tidak lagi tersedia.
“Kalau suara rakyat diabaikan, maka aksi adalah jawaban. GMNI harus hadir di garis depan,” ujarnya dengan nada konfrontatif.
Dalam pidatonya, ia juga mengangkat kembali gagasan Sukarno tentang pendidikan sebagai alat pembebasan. Menurutnya, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar instrumen ekonomi, apalagi dikendalikan oleh logika pasar.
Instruksi aksi serempak ini dipastikan akan melibatkan cabang-cabang GMNI di seluruh Indonesia. Agenda utamanya adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka pembahasan RUU Sisdiknas secara transparan serta mengakomodasi kepentingan rakyat secara luas.
Langkah ini sekaligus menegaskan sikap GMNI sebagai kekuatan mahasiswa yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga siap membangun tekanan politik di ruang publik.
“Dalam kesempatan ini kami DPP GMNI mengirim pesan tegas: pendidikan bukan komoditas, dan masa depan bangsa tidak boleh ditentukan tanpa melibatkan rakyat. Jika RUU Sisdiknas tetap dipaksakan tanpa perubahan signifikan, maka gelombang aksi mahasiswa dinilai tak akan terhindarkan.” Tandasnya
