Warta Politik – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (17/11/2025) diwarnai interupsi dari Sekretaris Komisi IV, Ghalieb Lahidjun, yang menyoroti belum jelasnya status ratusan tenaga honorer eks SMA/SMK yang tidak terdata di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam penyampaiannya, Ghalieb menegaskan bahwa terdapat 306 honorer yang kini dikategorikan sebagai non database dan tidak masuk dalam proses seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap terakhir.
“Kami prihatin dengan kondisi mereka ini. Mereka berjumlah 306 orang. Pada tahun 2017, ketika SMA/SMK kewenangannya berpindah ke provinsi, mereka mengikuti seleksi yang diselenggarakan provinsi, setelah itu mereka lolos dan di SK kan oleh kepala dinas,” ujar Ghalieb dalam interupsi rapat paripurna ke-59, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pada 2022 tenaga honorer tersebut bekerja di sekolah swasta berdasarkan SK Dinas Pendidikan. Namun pada tahun yang sama, pendataan honorer yang dilakukan BKN hanya mencakup sekolah negeri, sehingga ratusan tenaga honorer tersebut tidak terdaftar.
“Karena mereka tidak masuk database BKN, maka dalam pengangkatan ASN PPPK terakhir mereka tidak terakomodir,” tegasnya.
Ghalieb memastikan Komisi IV terus mengawal persoalan ini, termasuk mengantar langsung perwakilan honorer ke BKN untuk mencari solusi.
“Komisi IV sudah mengawal persoalan ini sampai ke BKN, bersama dengan perwakilan dari mereka, bahkan mereka membiayai sendiri untuk ke BKN,” tuturnya.
Ia kemudian meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun kajian resmi dan argumentasi hukum agar status para honorer dapat diklarifikasi dan diajukan kembali ke Kementerian PANRB.
“Kami di Komisi IV meminta kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan satu analisis yang komprehensif dan argumentasi yang kuat guna memperjelas posisi para honorer non-database ini dan diajukan kembali ke Kementerian PANRB,” ujar Ghalieb.
Menutup interupsinya, Ghalieb mendesak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut.
“Kami berharap Pak Gubernur serius menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya.
