Warta Politik, Legislatif – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025–2029.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD yang digelar belum lama ini. PDIP menilai, arah pembangunan lima tahun ke depan perlu lebih selaras dengan kebutuhan daerah dan dinamika global yang terus berkembang.
Anggota Fraksi PDIP, Espin Tulie, menegaskan bahwa konsep pembangunan yang diusung dalam RPJMD ke depan harus berpijak pada potensi lokal dengan tetap adaptif terhadap tantangan global.
“RPJMD ini harus mampu menggarisbawahi potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah perlu merancang program yang realistis, progresif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan,” ujar Espin.
Sebagai bentuk inovasi, PDIP mengusulkan penerapan konsep Agro Maritim 4.0 sebagai strategi transformasi pertanian berbasis teknologi. Konsep ini dipandang sebagai pendekatan integratif untuk membangun sektor pertanian dan kelautan yang ramah lingkungan.
“Kami terus mendorong agar Provinsi Gorontalo menjadi pionir dalam implementasi agromaritim 4.0, dengan mengintegrasikan prinsip green economy dan blue economy,” jelas Espin.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan daya saing daerah.
Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, Fraksi PDIP juga mengangkat sejumlah isu fundamental lainnya, seperti rendahnya partisipasi pendidikan, akses layanan kesehatan yang belum merata, dan lemahnya tata kelola birokrasi.
“RPJMD harus menjadi kompas yang menjawab tantangan pengangguran terbuka, rendahnya angka partisipasi sekolah, dan keterbatasan akses kesehatan di wilayah pedesaan dan pesisir,” tegas Espin.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital, terutama dalam pelayanan publik. Penguatan sistem meritokrasi dalam tubuh ASN turut menjadi perhatian guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, dampak perubahan iklim dinilai sebagai faktor penting yang harus masuk dalam skema perencanaan. Espin menekankan perlunya pendekatan ilmiah dalam merancang program ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan.
“Dampak perubahan iklim memerlukan perencanaan berbasis ilmiah agar mampu melahirkan program ketahanan pangan lokal yang berpihak pada pelestarian lingkungan,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDIP menyerukan perlunya sinergi semua pemangku kepentingan dalam penyusunan akhir RPJMD agar lebih responsif terhadap tantangan lintas sektor.
“Kami berharap dokumen akhir RPJMD 2025–2029 disempurnakan melalui mekanisme pentahelix strategik dengan melibatkan DPRD, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil,” kata Espin.
