Lima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Boalemo mendatangi DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (3/11/2025), mengadukan keterlambatan pencairan dana desa tahap II. Hingga kini, 21 dari 80 desa di wilayah tersebut belum menerima dana yang menjadi hak mereka.
Keluhan diterima anggota DPRD, di antaranya Anas Jusuf dan Limoni Hippy (Komisi II), serta Muhammad Dzikyan, Manaf A. Hamzah, dan Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun.
“Kalau dananya tertahan, otomatis banyak kegiatan desa yang terhambat. Kami akan kawal sampai selesai, termasuk ke kementerian jika perlu,” ujar Ghalib.
Selain dana desa, kepala desa juga menyoroti Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang belum menunjukkan aktivitas jelas, meski disebut menjaminkan 30 persen dana desa. Mereka khawatir kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kekhawatiran itu wajar. Kami minta transparansi penuh soal Kopdes agar tidak menjadi beban bagi desa,” tambah Ghalib.
DPRD berharap pemerintah pusat segera menuntaskan proses pencairan dana desa tahap II. Informasi sementara menyebut keterlambatan disebabkan kendala jaringan dan sistem aplikasi, yang dipastikan akan segera diatasi.
