Warta Politik, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi BEM Untuk Gorontalo, Senin (22/9/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di depan gedung DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, didampingi Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, La Ode Haimudin, dan Sulyanto Pateda. Turut hadir pula anggota Komisi I, Femmy Udoki, yang mewakili daerah pemilihan Bone Bolango.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen atas sejumlah tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Kami menerima apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. DPRD berkomitmen menjaga iklim demokrasi sekaligus menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi rakyat Gorontalo,” ujar Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, di ruang rapat.
Lima Poin Fakta Integritas
Adapun isi kesepakatan yang tertuang dalam fakta integritas tersebut meliputi:
1️⃣ Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera merekomendasikan pemecatan anggota dewan Wahyudin Moridu terkait kasus video viral.
2️⃣ Menuntut audit menyeluruh atas anggaran perjalanan dinas anggota DPRD.
3️⃣ Menolak pengadaan mobil dinas serta renovasi kamar mandi rumah dinas gubernur senilai Rp5 miliar.
4️⃣ Mendesak percepatan penganggaran pembangunan jalan Pinogu sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2026.
5️⃣ Menyatakan siap melakukan aksi lanjutan bila tuntutan tidak diindahkan, dengan tetap menjunjung demokrasi, keadilan, dan konstitusi.
Komitmen Bersama Jaga Demokrasi
Dengan penandatanganan tersebut, DPRD dan Aliansi BEM sepakat untuk menjaga jalannya demokrasi di Provinsi Gorontalo.
Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa aspirasi mahasiswa tetap mendapatkan ruang dan perhatian dari lembaga legislatif.
