Warta Politik, Legislatif – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gorontalo Utara dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait pencairan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Kondisi ini menuai perhatian serius dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang menilai lambannya pencairan dana dapat berdampak pada kelancaran tahapan PSU.
“PSU tinggal beberapa hari lagi, sementara anggaran dari Pemprov Gorontalo belum juga cair. Ini sangat mengkhawatirkan,” tegas Anggota Komisi I, DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoki, Selasa (15/4).
Dari hasil pemantauan legislatif, baru sekitar Rp 3 miliar yang dikucurkan untuk KPU, Rp 500 juta ke Bawaslu, dan Rp 300 juta guna mendukung pengamanan. Padahal, total kebutuhan mencapai Rp 9,2 miliar.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp 6 miliar dari Pemda Gorontalo Utara dan Rp 3,2 miliar dari Pemprov. Namun, hingga pertengahan April, dana dari provinsi belum menunjukkan tanda-tanda realisasi.
“Hingga saat ini, baru sebagian dana dari Pemda Gorontalo Utara yang sudah masuk. Sementara dari Pemprov Gorontalo belum ada realisasi sama sekali,” jelas Kristina.
Ia menegaskan, dana tersebut sangat krusial untuk menopang kebutuhan teknis lapangan seperti pembangunan TPS, logistik, dan honor petugas.
“Ini sudah mendesak. Para petugas penyelenggara harus mulai bekerja di lapangan. Kalau tidak ada anggaran, ini bisa menghambat proses PSU,” tambah Kristina yang juga mantan Komisioner KPU Bone Bolango.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menyampaikan bahwa dana PSU masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD.
“Seperti diketahui, anggaran PSU sebesar Rp 9,2 miliar. Pemprov Gorontalo menanggung Rp 3,2 miliar. Saat ini kami masih membahas bersama DPRD,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov berharap Pemda Gorontalo Utara dapat lebih dulu menutup kebutuhan awal sambil menunggu pembahasan rampung.
“Pak Sekda Provinsi Gorontalo berharap sambil menunggu hasil pembahasan, kebutuhan awal PSU bisa lebih dulu ditanggulangi Pemda Gorut,” ungkapnya.
Sukril juga menyebut bahwa Rp 1,3 miliar telah ditransfer lebih dahulu untuk proses pencetakan surat suara. Sementara itu, informasi terkait ketersediaan anggaran bisa dicek langsung di APBD Gorontalo Utara.
