Warta Politik, Legislatif – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan pertemuan bersama manajemen PT Pelindo guna membicarakan kelanjutan pengalihan pengelolaan Pelabuhan Dermaga 2.
Proses ini merujuk pada perjanjian kerja sama yang telah berlangsung selama dua dekade, di mana pengelolaan akan beralih sepenuhnya ke pihak Pelindo.
Wakil Ketua Komisi III, Anas Jusuf, menjelaskan bahwa masa kerja sama 20 tahun telah berakhir pada 2022. Namun, hingga kini belum ada penyerahan resmi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Pelindo.
“Karena itu, Pelindo mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pertemuan dengan Komisi III guna membahas kelanjutan pengalihan tersebut,” kata Anas dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Menanggapi surat tersebut, Komisi III langsung menggelar rapat koordinasi dengan Pelindo. Dalam diskusi itu, beberapa poin penting menjadi fokus pembahasan awal.
Pertama, Komisi meminta agar Pelindo menyampaikan salinan draf perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting untuk mengklarifikasi dasar hukum pengalihan tanggung jawab.
Kedua, bila pengelolaan Pelabuhan Dermaga 2 resmi berpindah ke Pelindo, perusahaan BUMN ini diharapkan tetap memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD ini sangat penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur maupun sektor ekonomi di Gorontalo,” ujar Anas.
Ketiga, DPRD dan Pelindo sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan demi membahas lebih rinci isi perjanjian dan teknis pengalihan.
Anas juga menegaskan pentingnya pelabuhan tersebut tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Gorontalo meskipun telah dikelola sepenuhnya oleh Pelindo.
“Pelabuhan adalah aset strategis. Kami berharap keberadaannya tetap memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
