Warta Politik, Legislatif – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (05/04/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan menuntut dihentikannya pembahasan RUU Kepolisian (RUU Polri) di DPR RI.
Aksi ini mendapat tanggapan langsung dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda. Saat menemui para pengunjuk rasa di ruang Paripurna, Sulyanto menyatakan komitmennya untuk menandatangani tuntutan mahasiswa.
“Secara pribadi dan selaku wakil rakyat, saya siap menerima dan menandatangani apa yang diminta oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia menegaskan bahwa loyalitas partai tidak akan menghalanginya untuk berpihak kepada aspirasi publik. Meski satu partai dengan Presiden RI, Sulyanto menyebut dirinya tetap mengedepankan suara masyarakat.
Namun ia juga menjelaskan bahwa untuk membawa tuntutan ini menjadi sikap resmi lembaga DPRD, perlu melalui proses pembahasan antar-fraksi.
“Secara kelembagaan, kami akan menyampaikan hal ini ke fraksi-fraksi lain karena penandatanganan dokumen ini membutuhkan persetujuan seluruh fraksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sulyanto menegaskan bahwa DPRD saat ini bersikap lebih responsif terhadap isu publik. Ia menyebut bahwa selain membahas LKPJ Pemerintah Daerah, DPRD juga telah membentuk berbagai panitia khusus (pansus) untuk merespons isu daerah.
“Jika teman-teman mahasiswa meminta dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas persoalan ini, kami siap,” pungkasnya.
