Warta Politik, Kota Gorontalo – Sejumlah orang tua mahasiswa yang anaknya terkena sanksi skorsing dan drop out (DO) tanpa kejelasan dari Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
Mereka menuntut transparansi dan keadilan atas keputusan kampus yang dianggap sewenang-wenang serta merugikan mahasiswa tanpa dasar yang jelas.
Skorsing dan DO Tanpa Penjelasan
Menurut data yang kami himpun, sebanyak 9 mahasiwa yang di skorsing dan 1 mahasiswa yang di DO dari kampus yang memiliki slogan kampus pelopor kemandirian tersebut.
Beberapa orang tua mahasiswa bahkan mengaku hanya menerima pemberitahuan secara lisan pada saat sidang kode etik, bukan surat resmi.
“Kami sangat kecewa dengan cara kampus menangani ini. Anak kami kehilangan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Ini zalim dan otoriter,” kata salah satu orang tua mahasiswa yang enggan disebutkan namanya, Jumat(14/03/25).
Orang tua lainnya juga mengungkapkan bahwa anak mereka mengalami tekanan dan intimidasi sebelum akhirnya dikeluarkan dari kampus.
Beberapa mahasiswa bahkan diduga mendapatkan sanksi ini karena aktif dalam organisasi mahasiswa atau menyuarakan kritik terhadap kebijakan kampus.
Dugaan Pembungkaman Mahasiswa
Dalam beberapa minggu terakhir, UBM Gorontalo menjadi sorotan terkait berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial.
Salah satu kebijakan yang banyak dikritik adalah larangan bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K untuk bergabung dalam organisasi ekstra kampus. Jika mereka tetap aktif berorganisasi, beasiswa mereka terancam dicabut.
Hal ini dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi di dunia akademik.
“Mahasiswa seharusnya bebas menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Jika kampus mulai membatasi hak-hak ini, maka dunia pendidikan kita sedang mengalami kemunduran,” tegas salahsatu aktivis gorontalo.
Tuntutan Orang Tua Mahasiswa
Orang tua mahasiswa yang anaknya mendapatkan sanksi tanpa kejelasan menuntut pihak kampus untuk:
1. Memberikan kejelasan hukum atas skorsing dan drop out yang diterima mahasiswa, termasuk alasan dan dasar hukumnya.
2. Mengembalikan hak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka jika terbukti tidak ada pelanggaran yang dilakukan.
3. Menghentikan dugaan praktik intimidasi terhadap mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan kampus.
4. Membuka dialog terbuka dengan mahasiswa dan orang tua agar tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak.
Seorang perwakilan orang tua mahasiswa menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak direspons oleh pihak kampus, mereka akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan UBM Gorontalo dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat anak-anak kami diperlakukan tidak adil. Pendidikan adalah hak mereka, dan kampus seharusnya menjadi tempat yang mendukung kebebasan akademik, bukan justru membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.
Respons Pihak Kampus
Hingga berita ini ditulis, pihak Universitas Bina Mandiri Gorontalo belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus skorsing dan drop out ini. Beberapa upaya konfirmasi kepada pihak rektorat masih belum mendapatkan tanggapan.
Namun, sejumlah mahasiswa yang masih aktif di kampus menyatakan bahwa mereka merasa semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya.
“Banyak mahasiswa sekarang memilih diam karena takut dihukum. Padahal, kampus harusnya menjadi tempat diskusi dan kebebasan berpikir,” kata salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Aksi Demonstrasi Besar-besaran
Orang tua mahasiswa bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Gorontalo tengah berkoordinasi untuk menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Mereka berencana mendatangi kampus dan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pihak rektorat.
Selain itu, mereka juga berencana membawa masalah ini ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar ada evaluasi terhadap kebijakan kampus yang dianggap merugikan mahasiswa.
“Kami ingin kasus ini menjadi perhatian nasional. Jangan sampai ada lagi mahasiswa yang kehilangan haknya untuk belajar hanya karena bersuara atau karena kebijakan yang tidak jelas,” ujar seorang perwakilan orang tua.
Dengan meningkatnya tekanan dari mahasiswa dan orang tua, kini bola ada di tangan pihak UBM Gorontalo. Apakah mereka akan memberikan penjelasan yang transparan, atau justru tetap bertahan dengan kebijakan yang kontroversial ini? Waktu yang akan menjawab.
