Wartapol, Gorontalo – Terbukanya kembali Kasus pembacokan terhadap seorang jurnalis di Gorontalo, memunculkan babak baru yang lebih serius. Nama suami Wakil Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mulai diseret.
Menyikapi berbagai info pada pekan ini, terdapat dugaan yang disampaikan melalui media sosial, tentang postingan yang menyebut mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang diduga sebagai aktor intelektual kejadian tragis yang menimpa salah satu jurnalis pada Juni 2021 silam, membuat pihak keluarga angkat bicara.
Adik korban, Jhojo Rumampuk, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo mengungkapkan bahwa pihak keluarga mengaku terkejut, karena kasus yang sudah 5 tahun ditutup itu, kembali terkuak.
” Kami jujur terkejut dengan postingan mantan terpidana itu, jujur kami pun sempat kecewa dan sedih atas putusan pengadilan yang tidak menyentuh pihak yang berada di belakang layar saat itu, ” Kata Jhojo.
” Namun ketika, hari ini sudah terungkap maka langkah yang kami lakukan adalah mendesak Pak Rusli untuk mengklarifikasi secara terbuka ke publik. Apalagi keluarnya fakta baru ini, disampaikan didepan publik, ” Sambungnya.
Menurut Jhojo Rumampuk, keluarga memiliki keyakinan bahwa kasus pembacokan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Ia menduga terdapat kepentingan yang lebih besar yang melatarbelakangi aksi kekerasan terhadap jurnalis tersebut.
“Kami menduga ada aktor intelektual di balik kasus ini. Dugaan kami mengarah kepada mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum berani mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Jhojo kepada sejumlah wartawan.
Diakui Jhojo, dirinya dan Jeffry telah mendatangi Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah pada Senin, diruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, menurut Jhojo, Idah Syahidah belum memberikan tanggapan terkait tudingan yang diarahkan kepada suaminya.
Selain itu, Idah Syahidah menyampaikan bahwa suaminya bukanlah sosok yang akan menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan.
“Bapak itu pembunuh, dan bapak kalau membunuh itu orangnya gentle atau berhadapan langsung. Bapak tidak mau menyuruh atau memerintahkan orang lain,” demikian kutipan pernyataan yang diklaim disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan itu oleh Jhojo menyebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah publik. Alih-alih meredam polemik, narasi yang berkembang kini semakin mengarah pada tuntutan agar aparat penegak hukum, mengusut secara terbuka kemungkinan adanya dalang atau pihak yang memiliki motif terhadap serangan brutal kepada jurnalis tersebut.
Mewakili Keluarga korban, Jhojo menyatakan akan membawa perkara tersebut ke sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Kepolisian Nasional.
” Kami keluarga menilai pengungkapan kasus tidak boleh berhenti dan menuntut supaya ada investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki kepentingan untuk membungkam kritik atau pemberitaan.
“Kami khawatir ada mentalitas pejabat yang tidak siap dikritik seperti ini, akan terus tumbuh dan mengakar secara luas. sehingga menggunakan tangan orang lain atau cara-cara premanisme untuk menekan pihak tertentu, bisa menjadi lumrah dan dipergunakan keaada wartawan, aktifis dan LSM yang mengawasi jalannya pemerintahan di Gorottalo. Karena itu kasus ini harus dikawal lembaga pengawas nasional,” tegas Jhojo.
