Warta Politik, Jakarta — Gelombang kritik terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, semakin menguat. Kali ini, giliran DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang turun ke jalan.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Kementerian ATR/BPN GMNI secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nusron dari jabatannya.
Koordinator aksi, Tulus B. Lumbantoruan, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Nusron selama menjabat. Menurutnya, kepemimpinan Nusron Wahid justru memperburuk tata kelola agraria nasional. Alih-alih mencari solusi, Nusron malah mempertajam konflik pertanahan yang selama ini menjadi menjerat rakyat miskin.
“Kami DPP GMNI menilai Nusron Wahid tidak layak menjadi Menteri ATR/BPN. Selama menjabat, dia gagal menunjukkan kapasitas serta keberpihakan terhadap rakyat. Presentasi Konflik agraria terus naik, penyelesaiannya nihil,” ujar Tulus dalam orasinya.
Namun kritik tak berhenti di aspek teknokratis semata. Tulus juga menyentil sikap Nusron yang dinilai anti-dialog dan tidak berani menemui massa aksi.
“Menemui demonstran saja tidak berani, malah kabur dari kantor. Bagaimana bisa dipercaya menyelesaikan konflik agraria skala nasional? Menteri macam apa ini?” tegasnya.
Tulus bahkan menyindir bahwa Nusron Wahid lebih cocok berkarier di dunia hiburan ketimbang mengurus persoalan agraria.
“perilaku dan gestur nusron, ia lebih pantas jadi pelawak atau Content Creator. Bukan menjadi pejabat publik yang mengurusi tanah rakyat,” kata Tulus disambut teriakan dukungan dari massa aksi.
Dalam wawancara terpisah usai aksi, Tulus menegaskan bahwa GMNI tidak akan berhenti hanya dengan sekali aksi, ini bakal berkelanjutan Jika Presiden Prabowo tidak segera merespons tuntutan mereka. Gelombang protes akan terus digelorakan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika tuntutan tidak diindahkan, kami akan kembali. Dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat. Ini bukan soal pribadi Nusron, ini soal ketidakadilan struktural dalam menyelesaikan krisis agraria nasional,” tutup Tulus.
KRITIK MELUAS, LEGITIMASI DIPERTARUHKAN
Kinerja Nusron Wahid memang menjadi sorotan sejak awal masa jabatannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok petani telah berulang kali menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelayanan dan penanganan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.
GMNI yang di tuntun secara idiologis dan sejarah dalam perjuangan Reforma Agraria, menilai diamnya Presiden Prabowo dalam isu ini justru bisa menjadi preseden buruk terhadap komitmen pemerintahan dalam menjalankan reforma agraria sejati.
Kini, desakan terhadap Istana semakin nyata. Bola panas ada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan loyalisnya atau mendengar jeritan rakyat.
