Warta Politik, Gorontalo – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Gorontalo B menggelar reses gabungan masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di Aula Kantor Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para legislator, yakni Umar Karim, Manaf Hamzah, Venny Anwar, dan Syarifudin Bano. Selain itu, hadir pula perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi maupun Kabupaten Gorontalo.
Reses kali ini difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Tibawa. Delapan kepala desa (kades) yang desanya terdampak banjir hadir, antara lain Kades Dunggala, Datahu, Tolotio, Isimu Selatan, Isimu Utara, Isimu Raya, Balahu, dan Molowahu, beserta perwakilan masyarakat masing-masing.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Reses, Umar Karim, menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar para pejabat dapat mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kami datang ke sini untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Terus terang saja, kami ini rata-rata tidak tinggal di Isimu. Kejadian banjir di sini sering hanya kami lihat di televisi, di TikTok, atau di berita,” ujar Umar Karim.
Legislator yang akrab disapa UK itu menambahkan, masyarakat dan para kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi serta penyebab utama terjadinya banjir. Ia menekankan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, bukan parsial.
“Penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa lagi parsial. Karena kalau satu wilayah diperbaiki, daerah lain justru bisa terdampak,” jelasnya.
UK mencontohkan, persoalan banjir di Tibawa tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja karena kewenangan infrastruktur berbeda-beda. Jalan di wilayah tertentu menjadi tanggung jawab desa, kabupaten, provinsi, atau pusat, sehingga koordinasi lintas instansi sangat diperlukan.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sehingga dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat sangat dibutuhkan. Meski demikian, UK menegaskan semua pihak harus berkomitmen mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan.
Selain itu, ia meminta seluruh instansi terkait segera berkoordinasi untuk menentukan langkah konkret dalam waktu dekat dan mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah banjir.
Di akhir sambutannya, UK berharap dalam waktu satu tahun ke depan sudah ada langkah nyata untuk mengurangi risiko banjir di Tibawa. “Kami minta waktu satu tahun. Kalau belum ada hasilnya, dan rakyat masih menyalahkan DPR, maka kami yang akan menegur pemerintah provinsi dan semua instansi terkait,” tandasnya.
