Warta Politik, Gorontalo – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Gorontalo menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengusulkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penolakan ini didasari oleh rekam jejak kekuasaan Soeharto yang dianggap kontroversial dan merugikan rakyat Indonesia.
Ketua Wilayah LMND Gorontalo, Arya Hanapi, menegaskan bahwa Soeharto tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional. Menurutnya, sejarah mencatat banyak peristiwa kelam di masa pemerintahannya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pembungkaman terhadap mahasiswa dan aktivis, pembunuhan, serta sejumlah tragedi besar seperti Tragedi 1965-1966, Tanjung Priok, dan Mei 1998.
“Reformasi yang terjadi setelah runtuhnya Soeharto adalah hadiah dari perjuangan rakyat melawan rezim otoriter. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional sama saja dengan mengkhianati perjuangan rakyat dan merendahkan sejarah bangsa,” tegas Arya.
Selain itu, Arya menyoroti prioritas pembangunan nasional yang lebih mendesak. Menurutnya, Kemensos seharusnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan yang merata, akses kesehatan yang lebih luas, dan pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di berbagai daerah.
“Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional di tengah banyaknya masalah mendasar rakyat adalah langkah yang salah arah. Pemerintah seharusnya menempatkan rakyat sebagai prioritas utama,” ujar Arya.
LMND Gorontalo juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan menggelar aksi protes sebagai bentuk penolakan atas pengusulan Soeharto. Aksi ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa sejarah bangsa harus dijaga dan tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan politik atau nostalgia kekuasaan. “Sejarah harus tetap objektif dan jujur. Generasi muda harus mengetahui kebenaran agar perjuangan rakyat tidak sia-sia,” tambah Arya.
Organisasi mahasiswa ini menekankan bahwa gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada tokoh yang benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat dan demokrasi, bukan semata karena kekuasaan atau pengaruh politik. LMND Gorontalo menegaskan, menghormati tokoh nasional berarti menghormati nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat, bukan membenarkan kesalahan sejarah.
LMND Gorontalo berharap publik ikut mengawal proses pengusulan ini agar sejarah bangsa tetap dijaga dan aspirasi rakyat tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
