Warta Politik, Gorontalo -Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan dialog terbuka bertajuk “Tata Kelola Pertambangan Rakyat Berbasis Koperasi.” Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Eljie Syariah Kota Gorontalo, Sabtu (11/01/2025).
Acara tersebut menghadirkan Ketua Umum MPI, Amin Ngabalin, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Rahmad Dangkua, Kasubdit TIPITER Polda Gorontalo, AKBP Didik Sulaeman, serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamsa Idrus dan Suyuti.
Ketua Umum MPI, Amin Ngabalin, memberikan apresiasi atas pelaksanaan dialog yang diprakarsai oleh DPD MPI Gorontalo. Ia menilai kegiatan ini penting karena menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yang relevan.
“Saya sangat berterima kasih kepada DPD MPI Provinsi Gorontalo, terutama kepada Mahhul Lutfi sebagai Ketua DPD serta para jajaran pengurus. Jadi berbicara persoalan tanggung jawab terkait tata kelola khususnya di bidang pertambangan, tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua tidak hanya dari pihak Polisi, DPRD maupun Dinas yang terkait,” ucap Amin.
Ia juga menyoroti pentingnya peran stakeholder dalam pengelolaan pertambangan, terutama dalam pengurusan izin. Namun, ia mengungkapkan ada batasan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum maupun legislatif.
“Jadi dari hasil dialog ini juga, saya mendesak kepada teman-teman DPRD untuk membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) guna untuk menyelidiki setiap problem yang ada sehingga dalam konteks penegakan hukum atau izin ada yang keluar dan ada yang tidak. Hal tersebut guna untuk membangun keadilan yang merata,” tegas Amin Ngabalin.
Ketua DPD MPI Gorontalo, Mahhul Lutfi, menyatakan kompleksitas persoalan tata kelola pertambangan di Gorontalo memerlukan sinergi antar pihak. Menurutnya, peran koordinasi dan kerjasama menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan yang adil dan teratur.
“Hakikatnya, persoalan tata kelola pertambangan sangatlah penting menjadi pembahasan karena melihat situasi Gorontalo yang ada. Nah untuk mencapai semua regulasi yang ada, kita harus membutuhkan koordinasi serta kerjasama dari setiap stakeholder yang ada sementara kami sebagai organisasi masyarakat akan selalu siap mendukung dan mengontrol setiap regulasi yang ada,” tegas Lutfi.
