Warta Politik, Gorontalo – Sorotan tajam datang dari kalangan legislatif dan aktivis sipil terhadap Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang dinilai abai atas kewajiban publiknya.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran institusi tersebut dalam forum reses yang digelar pada Senin (30/6) di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
Dalam forum yang semestinya menjadi ruang temu antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, justru absennya Dinas Sosial membuka pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah dalam menjalankan mandat sosialnya.
Kekecewaan Fikram pun menggema di kalangan aktivis.
“Ini bukan sekadar ketidakhadiran teknis, ini adalah bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik yang menyentuh langsung urusan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial harusnya menjadi garda depan,” ujar Arya Syahrain, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Gorontalo, Selasa (01/07/2025)
Arya menyebut peristiwa ini sebagai gejala sistemik dari lemahnya kultur birokrasi partisipatif di level daerah.
Ia menilai, ketidakhadiran instansi teknis dalam forum representatif adalah bentuk nyata kemunduran fungsi pelayanan publik.
“Dalam perspektif klasik administrasi publik, seperti yang digagas Woodrow Wilson, pelayanan publik semestinya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan responsivitas. Ketika OPD seperti Dinas Sosial mengabaikan forum reses, maka sesungguhnya mereka telah melepaskan tanggung jawab etis mereka sebagai perpanjangan tangan negara,” ujar Arya.
Pernyataan Fikram sebelumnya menyebut bahwa undangan telah disampaikan dan dikonfirmasi, namun tak ada kehadiran maupun klarifikasi dari dinas terkait.
Ia bahkan mengusulkan pergantian Kepala Dinas Sosial karena dinilai tidak tegas dan tak mampu mengarahkan bawahannya secara efektif.
“Saya akan bicara soal ini dalam rapat paripurna nanti,” tegas Fikram, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.
Dalam kacamata aktivisme sosial, Arya menyebutkan bahwa kesadaran kritis masyarakat harus terus dibangun agar publik tidak dibiarkan tenggelam dalam rutinitas birokrasi yang steril dari empati.
“Kita tidak sedang mempermasalahkan absen biasa, tapi absen moral. Dinas Sosial punya tanggung jawab etis terhadap penderitaan sosial yang terus berlangsung di tengah masyarakat. Ketika mereka tidak hadir, itu berarti negara sedang membiarkan warganya bicara sendirian.” kata Arya.
Forum reses yang berlangsung di Jalan Ampi itu sendiri banyak mengangkat isu sosial mulai dari kelangkaan bantuan sosial, ketimpangan data penerima manfaat.
Namun sayangnya, isu-isu tersebut hanya menggaung satu arah tanpa respons dari pihak yang semestinya hadir.
Lebih lanjut, Arya secara tegas mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau Gubernur serius ingin memperbaiki tata kelola birokrasi yang pro-rakyat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan pejabat yang gagal menunjukkan kepekaan sosial. Kami mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial dari jabatannya,” pungkas Arya.
Redaksi Wartapol telah mengupayakan hak jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi atau tanggapan atas kritik yang dilayangkan.
