Wartapol, Jakarta – Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar, mengapresiasi hasil rapat Komisi III DPR RI Bersama Polri yang memberikan rekomendasi bahwa Kapolri bertugas langsung dibawah Presiden RI. Sujahri menyatakan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah suatu kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik yang lebih besar terhadap institusi penegak hukum.
Dirinya menyatakan bahwa koordinasi lintas lembaga tetap dapat diperbaiki melalui mekanisme kerja sama tanpa harus mengubah struktur komando Polri. Penataan Polri harus melalui kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek, Karena jangan sampai kemudian perubahan struktur justru melemahkan fungsi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan kebutuhan negara, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat tanpa harus menunggu rantai komando dari kementerian.
Sujahri Somar selaku Ketua Umum DPP GMNI juga meningatkan soal tugas reformasi Polri yang diharapkan berdampak baik buat institusi Polri dan Masyarakat. “Kita tidak menampik bahwa ada banyak hal yang harus terus dibenahi oleh Polri, maka kita berharap bahwa Tim Reformasi Polri yang sudah dibentuk oleh Presiden RI benar-benar juga memberikan perubahan siknifikan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Sujahri juga memberikan catatan penting mengenai perjalanan konstitusi kita, bahwa bahwa tugas dan fungsi Polri hari ini telah sejalan dengan amanat reformasi, meskipun ada banyak catatan dalam tugas-tugasnya namun kurang tepat apabila ada usulan yang mendorong bahwa Polri harus dibawah Kementerian. Apablagi bukan tidak mungkin apabila Menteri nya nanti Adalah Kader Partai Politika tau Kader Parpol yang dinonaktifkan sebelum menjabat Menteri Kepolisian RI.
Sujahri Somar selaku Ketua Umum DPP GMNI mengusulkan agar fokus perbaikan kelembagaan Polri diarahkan pada penguatan kinerja, reformasi internal, serta peningkatan pengawasan eksternal dan transparansi, bukan melalui perubahan garis komando yang dapat menjadikan lembaga hukum lebih rentan terhadap intervensi politik.
“Ada banyak soal-soal penegakan hukum yang bersentuhan lansgung dengan masyarakat khsuusnya dalam bidang reserse dan penegakan hukum lalu lintas yang kerap menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri, oleh karena itu transparansi penanganan setiap perkara harus betul-betul dijalankan oleh Polri, kita berharap Pelajaran kemarin hingga dibentuknya tim reformasi Polri memberikan peningkatan pelayanan yang transparan dan tidak sulit bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan.
kedepan Polri benar-benar lebih humanis dan aktif untuk menginformasikan perkembangan penanganan perkara baik itu kepada Pelapor dan terlapor sebagai bagian dari keterbukaan, independensi, dan keprofesionalan Kepolisian dalam menegakkan hukum.
Pada sisi lain, kita berharap bahwa Polri sebagaimana tugasnya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat harus sama-sama mendapatkan pengawasan dari internal yang pula professional, melalui Divisi Profesi penanganan pelaporan terhadap anggota Kepolisian RI yang dirasa melanggar etik kepolisian mendapatkan sanksi tegas sebagai pencegahan terhadap pelanggaran baru. Tutupnya.
