Warta Politik, Gorontalo – Sejumlah massa aksi menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (20/10/2025).
Aksi tersebut menuntut kejelasan penanganan dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dengan salah satu perusahaan pertambangan, PT Pets.
Koordinator lapangan aksi, Diki Modanggu, menilai bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo tidak bersikap objektif dalam menangani laporan tersebut. Ia menuding adanya keberpihakan karena pihak yang dilaporkan merupakan Ketua DPRD sendiri.
“Badan Kehormatan seolah tutup mata karena yang dilaporkan adalah Ketua DPRD. Ini mencederai semangat keadilan dan transparansi,” tegas Diki dalam orasinya.
Menurut Diki, BK seharusnya bersikap profesional dan transparan dalam menjalankan fungsinya, tanpa memandang jabatan ataupun posisi politik pihak yang terlapor.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa penanganan kasus dugaan gratifikasi tersebut masih dalam tahap pengumpulan alat bukti. BK, kata Umar, belum dapat melanjutkan proses ke sidang etik karena bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.
“Kami belum dapat melanjutkan kasus ini ke persidangan karena bukti yang ada masih belum cukup. Kami sedang melengkapi bukti-bukti yang diperlukan,” ujar Umar kepada massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa BK memiliki kewenangan terbatas dibandingkan lembaga penegak hukum.
“Kami tidak memiliki kewenangan seperti pro justitia, kami hanya bisa menghimbau saksi untuk hadir. Meski begitu, sudah beberapa kasus yang kami tangani berhasil naik ke persidangan,” tambahnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, namun mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan apabila tidak ada langkah konkret dari DPRD dalam menindaklanjuti dugaan gratifikasi ini.
