Legislatif

Ketua DPRD Gorontalo Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa ke Kemendagri

×

Ketua DPRD Gorontalo Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa ke Kemendagri

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili hadir langsung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Saronde, Senin (1/9/2025). (Foto : Dok. HUMAS DPRD)

Warta Politik – Aksi unjuk rasa jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (1/9/2025), menjadi perhatian serius jajaran pimpinan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili hadir bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kapolda Gorontalo. Kehadiran mereka di lokasi aksi dimaksudkan untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa.

Dalam suasana terbuka, pimpinan DPRD duduk bersila di jalan bersama peserta aksi. Mereka menyimak satu per satu orasi mahasiswa yang menyoroti isu nasional maupun daerah.

Baca Juga :  DPRD Gorontalo Dorong Sinkronisasi Bantuan Benih dan Pupuk Subsidi untuk Tingkatkan Produksi Jagung

Thomas Mopili menegaskan lembaga yang ia pimpin akan menindaklanjuti setiap tuntutan mahasiswa.

“Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus menerima tawaran Ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana,” kata Thomas Mopili.

Ia menambahkan, ruang kritik bagi masyarakat Gorontalo, khususnya mahasiswa, tidak boleh ditutup.

“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” tegasnya.

Baca Juga :  Kristina Udoki Dorong Prioritas Infrastruktur Menuju Pinogu

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan strategis. Mereka meminta Gubernur menyampaikan aspirasi soal pemberhentian menteri bermasalah dan pencopotan wakil menteri rangkap jabatan langsung kepada Presiden.

Selain itu, mahasiswa mendesak DPRD Gorontalo mengonsolidasikan partai politik agar suara mereka tersampaikan hingga ke Senayan. Mereka juga menuntut adanya dialog terbuka dengan DPR RI.

Aliansi Merah Maron turut menolak kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat. Antara lain soal dana pensiun, pemotongan transfer daerah, pengurangan anggaran pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP.

Baca Juga :  Gustam Ismail Tegaskan Dukungan Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Al Madani

Tuntutan lain mencakup evaluasi kinerja kepolisian dan transparansi DPRD dalam mengawasi persoalan lingkungan. Mahasiswa juga meminta hasil kerja Pansus Pertambangan dibuka ke publik.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat. Kehadiran pejabat daerah di tengah massa dinilai mahasiswa sebagai bentuk kesediaan pemerintah membuka ruang dialog dan mendengar suara generasi muda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *