Oleh : Mufty Arya Dwitama || Wakil Ketua Bidang Analisa Isu dan Kajian Strategis DPC GMNI Jakarta Timur
Wartapol, Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur menyatakan sikap kritis dan tegas terhadap arah kepemimpinan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, yang kami nilai lebih sibuk merawat citra visual kota ketimbang menjamin hak paling mendasar warga: udara yang layak dihirup.
Jakarta Timur hari ini dipoles agar tampak indah—taman diperbanyak, trotoar dipercantik, ruang publik dirapikan—namun di saat yang sama, polusi industri dibiarkan terus meracuni napas rakyat. Inilah wajah Mooi Indië abad ke-21: indah di mata, mematikan di paru-paru.
Mooi Indië Gaya Baru: Estetika yang Menyembunyikan Krisis
Mooi Indië adalah warisan cara pandang kolonial—menampilkan keindahan permukaan sambil menutup penderitaan rakyat. Mentalitas ini kini hidup kembali dalam birokrasi Jakarta Timur: estetika dijadikan prioritas, sementara krisis kualitas udara diperlakukan sebagai urusan sampingan.
Kota dirawat sebagai etalase, bukan sebagai ruang hidup yang sehat.
Fakta Lapangan: Polusi Nyata, Pengawasan Lemah
Pernyataan ini bukan asumsi, tetapi berangkat dari fakta:
Kawasan Industri Pulogadung menyumbang sekitar 14% polutan udara Jakarta, namun pengawasan emisi industri di level wilayah Jakarta Timur berjalan pasif dan tanpa ketegasan.
Puluhan kendaraan operasional industri di Cakung berulang kali gagal uji emisi, menandakan lemahnya penertiban sumber polusi bergerak. ISPU Jakarta Timur kerap berada di kategori “Tidak Sehat”, menjadikan warga sebagai korban laten gangguan pernapasan jangka panjang.
Semua ini menunjukkan satu hal: ketiadaan political will yang nyata.
Political Will Bukan Alasan, Tapi Tindakan
Kami menolak dalih bahwa Wali Kota “tidak punya kewenangan.”
Political will bukan soal jabatan formal, melainkan keberanian mengoordinasikan kekuasaan yang ada untuk melindungi rakyat.
Seharusnya, Wali Kota Jakarta Timur:
* Memimpin langsung pengawasan ketat emisi industri
* Merespons cepat aduan polusi warga, bukan membiarkannya berlarut
* Menekan dan berkoordinasi aktif dengan Pemprov dan Kementerian
* Membuka data kualitas udara secara jujur, bukan menyembunyikannya di balik narasi pembangunan
Ketika semua itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pembangunan semu rapi secara visual, namun gagal secara moral.
Penutup: Rakyat Butuh Udara, Bukan Ilusi
Bung Karno mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah soal keberpihakan, bukan pencitraan.
Jakarta Timur tidak membutuhkan kota yang sekadar cantik untuk difoto, tetapi kota yang aman untuk dihirup.
Selama pengawasan industri dibiarkan lemah dan polusi dianggap normal, maka penataan kota hari ini hanyalah Mooi Indië versi birokrasi modern — indah di permukaan, kejam bagi rakyat.
DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan:
Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi citra kekuasaan.
