Warta Politik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyoroti kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo yang dinilai tidak memenuhi standar pembinaan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki menyampaikan komitmen legislatif untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas baru agar pembinaan anak berjalan lebih manusiawi.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala LPKA Gorontalo pada Senin (20/10/2025), dengan agenda khusus membahas kebutuhan penyediaan lahan pembangunan gedung baru beserta fasilitas penunjang.
Pertemuan tersebut juga diikuti Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili, Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, serta unsur pimpinan dan anggota Komisi I DPRD.
“Terima kasih, ini merupakan kunjungan kedua dari pihak Lapas Anak yang menggambarkan kondisi Lapas saat ini memang sudah sangat tidak layak untuk dijadikan tempat pembinaan bagi anak-anak,” kata Femmy Udoki.
Ia menilai pertemuan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan kesepahaman dan tindak lanjut kebijakan bersama.
“Kami berharap ada solusi bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi agar Lapas Anak memiliki fasilitas yang lebih layak dan manusiawi,” lanjutnya.
Femmy menegaskan hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Kami tadi bersama Ketua DPRD Pak Tomas Mopili, Pak Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, serta Ketua dan Anggota Komisi I bersepakat untuk membicarakan hal ini lebih lanjut,” ujar Femmy.
Ia juga meminta pihak LPKA intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami juga menyarankan pihak Lapas agar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, mengingat pengadaan lahan ini terkait dengan mekanisme anggaran,” jelasnya.
Femmy menyebut pembahasan anggaran 2026 menjadi momentum penting memasukkan rencana pembangunan LPKA dalam prioritas daerah.
“DPRD pada prinsipnya sangat mendukung, tinggal bagaimana usulan ini bisa diteruskan ke Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambah Femmy.
Pada rapat tersebut, Kepala LPKA Gorontalo Parulian Hutabarat juga menjelaskan kondisi aktual lembaga yang menurutnya sudah tidak layak digunakan sebagai ruang pembinaan.
Ia berharap dukungan nyata pemerintah dan DPRD agar kebutuhan pembangunan segera terealisasi.
DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan mengawal proses tersebut sebagai bagian dari komitmen meningkatkan fasilitas pembinaan bagi anak binaan, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan berdaya.
